Rabu, 03 Februari 2010

Islam dan Politik di Sudan

Islam dan Politik di Sudan

Pendahuluan

Sudan merupakan negara multi agama dan multi etnis yang memiliki perbedaan kelas sosial ekonomi antara kaum Arab dan Afrika serta merupakan bangsa pengembala dan petani, kegiatan gembala berlangsung di Sahil (sebuah padang rumput yang bersebelahan dengan Sahara.[1] Sudan atau dalam bahasa Arab “Bilad as Sudan” dengan nama resmi Republik Sudan saat ini dipimpin oleh Presiden Omar Hassan Al Bashir sejak 30 Juni 1989. Sejak meraih kemerdekaannya dari penjajahan Mesir dan Inggris pada 1 Januari 1956, Sudan dilanda oleh berbagai macam krisis. Dari sektor ekonomi, meskipun Sudan adalah pengekspor bahan makanan dan minyak bumi, tetapi pada tahun 1993, Sudan menjadi negara dengan jumlah pinjaman terbanyak kepada bank dunia dan IMF. Untuk pertama kalinya, perekonomian Sudan membaik pada tahun 2000 – 2001. Namun, hal ini tidak diikuti dengan stabilitas keamanan dalam negeri sehingga muncullah pergolakan intern.

Rezim militer menyokong pemerintahan yang berorientasi Islam telah mendominasi politik nasional sejak tahun 1956. Sudan telah terlibat dalam dua perang saudara yang panjang pada abad 20. Konflik – konflik ini mengakar pada masalah dominasi ekonomi, politik dan sosial. Perang saudara pertama berakhir pada tahun 1972, kemudian pecah lagi pada tahun 1983. Pembahasan mengenai perdamaian antara Utara-Selatan dilaksanakan pada tahun 2002 hingga 2004 dengan penandatanganan berbagai perjanjian.

Konflik separatis yang muncul di wilayah barat Darfur di tahun 2003 menelan korban sebanyak 200 ribu jiwa dan sedikitnya 2 juta orang terpaksa mengungsi hingga akhir tahun 2005. Sudan juga telah menghadapi gelombang pengungsi yang besar dari negara-negara tetangga, khususnya Ethiopia dan Chad, dan kurangnya dukungan pemerintah menghalangi bantuan kemanusiaan dari pihak luar.

 

Profil Sudan

Republik Sudan merupakan negara terluas di Afrika yang memiliki luas sekitar 2.505.810 km2, didominasi oleh sungai Nil dan anak-anak sungainya. Terletak di Afrika Utara dan beribukotakan Khartoum. Sudan berbatasan dengan Mesir di utara, Eritrea dan Ethiopia di timur, Kenya dan Uganda di tenggara, Kongo dan Republik Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, dan Libya di barat laut. Sudan meliputi daratan yang sangat luas dengan gurun sahara di sebelah utara, daerah pengunungan di wilayah Sudan Timur, dan Barat, serta rawa-rawa dan hutan hujan tropis yang sangat besar di daerah Selatan. Sudan selatan beriklim tropis, sedangkan di utara beriklim kering dan tandus, karena daratannya di dominasi oleh padang pasir. Titik terendah Sudan adalah Laut merah yaitu 0 m, sedangkan titik tertinggi di Sudan adalah puncak gunung Kinyeti, yaitu sekitar 3.187 m.

Populasi penduduk Sudan merupakan populasi yang paling berbeda dengan negara-negara lain di benua Afrika. Hal ini dikarenakan adanya dua kebudayaan besar yaitu “Arab” dan orang Afrika berkulit hitam, dengan ratusan kelompok etnis, suku dan bahasa yang bergabung sehingga membuat persaingan politis semakin efektif.[2]

Populasi penduduk Sudan hingga Juli 2008 diperkirakan sebesar 40.218.455 jiwa. Dengan angka kelahiran sebesar 34,31 kelahiran per 1.000 jumlah penduduk dan kematian sekitar 13,64 kematian per 1.000 jumlah penduduk. Penduduk Sudan berasal dari berbagai macam kelompok etnik yang berbeda, yaitu etnis Afrika sebesar 52 %, Arab 39 %, Beja 6%, dan lain-lain sebanyak 3 %. Penduduk di wilayah utara Sudan mayoritas memeluk agama Islam ( 70% ), sebanyak 5% memeluk agama Kristen dan kebanyakan berdomisili di selatan Sudan, sementara 25 % penduduk lainnya masih memegang teguh kepercayaan asli. Sebagian besar masyarakat Sudan berbahasa Arab, disamping masih juga menggunakan bahasa suku mereka seperti Nubian, Beja, Ta Bedawie, Fur, Nuban, dan juga dialek Nilotic dan Nilo-Hamitic.

Perekonomian Sudan meningkat seiring dengan tingginya produksi minyak dan harga minyak yang kian melambung tinggi. Namun, konflik internal yang menimbulkan perang saudara selama dua dekade di selatan meningkatkan garis kemiskinan pada pendapatan perkapita masyarakat Sudan.

Selain minyak, hasil – hasil pertanian juga merupakan sumber penting dari perekonomian masyarakat Sudan. Kapas dan wijen menghasilkan hampir ¼ dari setiap pendapatan eksport, selain itu Sudan juga merupakan negara pengekspor bahan makanan seperti padi-padian, gandum, dan kacang-kacangan dan juga hasil peternakan ke Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Arab lainnya. Walaupun demikian, pertanian Sudan masih memiliki masalah irigasi dan transportasi yang sangat mengganggu kedinamisan perekonomian.

Perkembangan industri Sudan terdiri atas pemrosesan hasil-hasil pertanian dan berbagai macam industri terletak di Khartoum Utara. Pada beberapa tahun terakhir, industri GIAD memperkenalkan pabrik perakitan mobil dan truk, dan beberapa peralatan berat militer. Meskipun Sudan memiliki reputasi sebagai pemilik sumber mineral terbesar, eksplorasinya cukup terbatas. Asbes, chrom, dan mika dieksploitasi secara komersial.

Eksplorasi minyak bumi dimulai pada pertengahan tahun 1970an dan menutupi seluruh keperluan energi dan ekonomi masyarakat Sudan. Jumlah minyak mulai dikomersialkan untuk kepentingan ekspor pada Oktober 2000 sehingga mengurangi impor bahan bakar minyak. Daerah yang diindikasikan memiliki sumber minyak potensial di Sudan selatan adalah daerah Kordofan dan propinsi Laut Merah.

Menurut data tahun 2005, Sudan memproduksi minyak sekitar 401.000 barel setiap hari yaitu sekitar 1,9 miliar dollar. Dengan adanya resolusi 21 tahun perang saudara, masyarakat Sudan kini dapat memperoleh keuntungan dari sumber daya alammya, membangun kembali infrastrukturnya, menaikkan produksi minyak, dan dapat mencapai jumlah ekspor yang potensial.

Menurut sejarah, negara-negara seperti Amerika, Belanda, Italia, Jerman, Arab Saudi, Kuwait dan negara-negara pengekspor minyak lainnya (OPEC) telah menyediakan bantuan ekonomi ke Sudan. Peran Sudan sebagai mata rantai ekonomi antara Arab dan negara-negara di Afrika direfleksikan dengan munculnya Arab Bank for African Development di Khartoum. Bank Dunia merupakan penyedia pinjaman yang terbesar.

Walaupun demikian, semenjak Sudan menjadi peminjam terbesar di dunia kepada Bank Dunia dan IMF pada 1993, hubungannya dengan institusi keuangan internasional menjadi tidak baik dikarenakan gagalnya Sudan membayar hutanghuntang tersebut. Pemerintah melanggar batas pelunasan program bantuan IMF. Rencana 4 tahun reformasi ekonomi yang telah diperkenalkan pada tahun 1988 tidak berhasil. Total hutang luar negeri Sudan melebihi 24 miliar dolar dan inflasi yang tinggi menyebabkan harga barang-barang menjadi sulit dijangkau oleh konsumen yang sebagian besar memiliki daya beli yang rendah.

Pada tahun 1993, nilai mata uang jatuh, sehingga mempengaruhi devisa negara. Pada 1999, perdagangan liberal menjadi agak terbatas. Ekspor produksi – produksi selain minyak menjadi stagnan. Sebaliknya, penemuan-penemuan pusat minyak di selatan membawa harapan baru bagi keselamatan perekonomian Sudan. Namun pada kenyataannya, harapan tersebut sulit diwujudkan bahkan sampai situasi politik menjadi stabil.

Dewasa ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi minyak bumi di Sudan adalah Talisman Energy (Kanada), Petronas Carigali of Malaysia, Petrochina, dan Sudapet atau Sudan Petroleum (perusahaan minyak pemerintah Sudan). Perusahaan-perusahaan ini bergabung dalam konsorsium yang bernama Greater Nile Operating Company (GNOC). Saham mayoritas konsorsium ini dipegang oleh Petrochina (40%), Petronas (30%), Talisman (25%), dan Sudapet (5%). Perusahaan-perusahaan minyak barat hanya sedikit yang beroperasi di Sudan dikarenakan adanya ketegangan politik antara Amerika dan Sudan sehingga Presiden AS Bill Clinton menjatuhkan embargo dan menghalangi perusahaan-perusahaan AS untuk berdagang di Sudan pada tanggal 3 November 1997. Pemerintah AS percaya bahwa pemerintah Sudan memberikan dukungan kepada terorisme internasional, mengganggu stabilitas negara-negara tetangganya, dan mengizinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Sebagai konsekuensinya, perusahaan-perusahaan AS tidak dapat berinvestasi dalam industri minyak di Sudan.

Pada tahun 2000 – 2001, perekonomian Sudan mengalami peningkatan untuk pertama kalinya semenjak merdeka. Peningkatan produksi minyak, bangkitnya industri ringan dan perkembangan Zona industri pengelolahan membantu menopang pertumbuhan GDP sekitar 10 % di tahun 2006. produksi pertanian merupakan sektor terpenting di Sudan karena menyumbang 35% dari GDP dan menyerap 80% dari tenaga kerja, tetapi sebahagian besar tanah pertanian di Sudan masih tergantung pada curah hujan dan rentan terhadap kekeringan5. Konflik di Sudan yang tidak pernah berakhir dan kondisi cuaca yang tidak menguntungkan menyebabkan banyaknya penduduk sudan akan tetap berada di bawah garis kemiskinan selamam bertahuntahun. Sejak Januari 2007, pemerintah mengenalkan mata uang baru yaitu Sudanese Pound menggantikan Sudanese Dinar, dan pada bulan Juli 2007, Sudanese Pound menjadi satu-satunya mata uang Sudan.

 

Sejarah Sudan

Sudan merupakan kumpulan kerajaan-kerajaan kecil yang merdeka sejak awal era Kristiani pada tahun 1820 hingga 1821, ketika Mesir menjajah dan menyatukan bagian utara negara tersebut. Kerajaan Kush di utara sebelumnya merupakan kerajaan terpisah beribukotakan Napatan. Kerajaan ini kaya akan emas dan sistem pertaniannya ditopang oleh aliran sungai nil. Kerajaan Kush dijajah Mesir pada tahun 736-657 SM, kemudian dihancurkan oleh kekaisaran Axumite dari Ethiopia sekitar tahun 350 SM. Setelah itu muncullah dua kerajaan pengganti, yaitu kerajaan Maqurra di Sudan Utara yang beribukotakan Dongola Tua dan kerajaan Alwa di bagian tengah Sudan beribukotakan Soba. Kerajaan Maqurra runruh pada abad 15 oleh persekutuan orang Arab dan Mesir, sementara kerajaan Alwa juga diruntuhkan pada awal abad 17 oleh aliansi orang-orang Arab. Sedangkan Sudan selatan merupakan daerah sukusuku yang terpecah dan sering menjadi sasaran serangan para budak perompak sampai abad ke 20.

Pada tahun 1881, seorang pemimpin keagamaan bernama Muhammad ibn Abdalla menyebut dirinya sebagai “Mahdi” atau “orang yang diharapkan”, dan memulai perang salib untuk menyatukan suku-suku di Sudan barat dan tengah. Pengikutnya bernama “Ansars” atau “sang pengikut”. Nama tersebut tetap dipakai hingga kini dan mereka berasosiasi dengan kelompok politik tunggal terbesar yaitu Partai Umma, yang dipimpin oleh keturunan Mahdi, yang bernama Sadiq al Mahdi.

Dengan mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi dan kekacauan administrasi pemerintahan Ottoman (Mesir), Mahdi memimpin sebuah pemberontakan nasionalis yang memuncak saat jatuhnya Khartoum pada tahun 1885. Tak lama setelah itu, Mahdi meninggal. Namun, negara yang direbutnya tetap bertahan hingga munculnya invasi Inggris dibawah kepemimpinan Jendral Horatio Herbert Kitchener tahun 1898. Pemerintahan Inggris membawa sistem pemerintahan modern, melaksanakan perbaikan hukum dan tata tertib, menekan angka perbudakan, dan menjaga stabilitas ekonomi Sudan.

Pada Februari 1953, Inggris dan Mesir mengadakan sebuah perjanjian mengenai pemerintahan Sudan. Masa transisi menuju kemerdekaan dimulai dengan pelantikan parlamen pertama pada tahun 1954. Atas persetujuan pemerintahan Inggris dan Mesir, Sudan memperoleh kemerdekaannya pada 1 Januari 1956 di bawah konstitusi sementara. Namun, konstitusi ini sama sekali tidak menyelesaikan dua masalah penting bagi pemimpin daerah selatan, yaitu sekulerisasi negara dan negara kesatuan atau federal.

Sejak merdeka, konflik di Sudan menjadi berlarut-larut dan mengakar semakin dalam pada perbedaan kebudayaan dan keagamaan sehingga memperlambat kemajuan politik dan ekonomi. Pada Mei 1969, sebuah kelompok komunis dan sosialis yang dipimpin oleh Kolonel Gaafar Muhammad Nimeiri menjadi presiden Sudan. Sebulan setelah berkuasa, Nimeiri menyatakan faham sosialis disamping Islam dan memutuskan untuk memberikan hak otonomi kepada daerah Selatan. Nimeiri didukung sepenuhnya oleh PBB dan militer. Mulai Agustus 1985, Libya, dibawah pimpinan Muammar al-Gaddafi, mengirimkan pasukannya sebanyak 800 pasukan militer berjalan dari Benghazi dan mempersenjatai suku lokal Baggara yang dianggap sebagai sekutu Arabnya. Pada saat itu, hubungan Libya dengan PBB diperburuk dengan rencana Amerika yang akan mengebom Tripoli pada April 1986, sehingga Libya menyiapkan keperluan logistik dan pasukan udara pada serangan Sudan melawan kaum pemberontak di Selatan (SLM/A)7. Sementara itu, bencana kelaparan sedang melanda Darfur. Oleh karena itu, pada bulan Desember 1991, Sudan People’s Liberation Army memasuki Darfur dengan harapan dapat memperluas pemberontakan daerah selatan ke arah barat.

 

Politik dan Pemerintahan

Republik Sudan merdeka pada tanggal 1 Januari 1956. Tipe pemerintahannya adalah pemerintahan provisional (sementara) yang didirikan oleh Comprehensive Peace Agreement pada Januari 2005 yang menyediakan pembagian kekuatan pemerintahan dengan bekas pemberontak selatan hingga pemilihan nasional dilaksanakan antara pertengahan 2007 hingga pertengahan 2008.

Konstitusi negara Sudan adalah The Interim National Constitution yang ditetapkan pada 6 Juli 2005. Konstitusi ini dibuat oleh National Constitutional Review Commission sesuai yang dimandatkan oleh Comprehensive Peace Agreemen (CPA) pada Januari 2005. Pemerintah Sudan selatan juga memiliki konstitusi sementara yang ditetapkan pada Desember 2005. konstitusi tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan aturan dari The Interim National Constitution dan Comprehensive Peace Agreement.

Presiden Sudan adalah pemegang otoritas sistem pemerintahan Executive, yang juga merupakan perdana menteri, kepala pemerintahan, dan panglima angkatan bersenjata. Pada 9 Juli 2005, sistem pemerintahan Executive ini juga terdiri dari wakil presiden pertama dan kedua. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh CPA, posisi wakil presiden pertama diduduki oleh seseorang yang dipilih oleh Sudan People’s Liberation Movement (SPLM), yang secara bersama-sama membantu Presiden Sudan Selatan. Sementara badan legislatif Sudan adalah The National Assembly merupakan majelis rendah yang memiliki 450 anggota dengan pembagian kekuasaan dari partai National Congress sebanyak 52 % kursi, SPLM 28 %, dan partai-partai Sudan Utara dan Selatan lainnya sebanyak 14 % dan 6 % kursi. Selain itu juga ada majelis tinggi, yaitu Council of State, yang terdiri dari dua wakil yang ditunjuk dari setiap 26 propinsi. Pada bidang peradilan, Sudan memiliki pengadilan tinggi, Menteri Kehakiman, pengacara umum, dan pengadilan umum atau khusus. Di bidang divisi sub administratif, tiap propinsi dikepalai oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh presiden bersama dengan kabinet negara dan majelis legislatif negara.

Ada sejumlah partai politik di Sudan baik di bagian utara maupun selatan. Semua partai politik tersebut kemudian dilarang, kecuali partai National Islamic Front pada 30 Juni 1989 karena terjadi perampasan kekuasaan oleh Brigjen Omar Hasan Al Bashir. Kudeta tersebut dikenal dengan nama Revolusi Penyelamatan Nasional.

Selanjutnya, pada tahun 1998, organisasi-organisasi politik tersebut kembali dibentuk dengan disepakatinya Konstitusi 1998. Konstitusi tersebut melegalkan pembentukan partai-partai politik asalkan tidak menentang pemerintah dan tidak melakukan tindak kekerasan. Lebih dari 30 partai terdaftar, namun yang terbesar diantaranya adalah National Congress Party (NCP) dibawah kepemimpinan Presiden Al Bashir dan Sekretaris Jendral Ibrahim Ahmad Umar. Selain itu juga ada Popular National Congress (PNC) dipimpin oleh Osman al Mirghani dan Ummah Party (UP) dipimpin oleh Sadiq al Mahdi. Selain itu, juga terbentuk sebuah aliansi nasional yang beranggotakan beberapa partai oposisi dengan nama National Democratic Alliance (NDA) dipimpin Osman al Mirghani. Diantara anggotanya terdapat Sudan People’s Liberation Army (SPLA) dibawah pimpinan Kolonel John Garang dan Sudan People’s Liberation Movement (SPLM) dibawah pimpinan Mansour Khalid. SPLM adalah sayap politik dari SPLA.

 

 

 

Konflik yang Terjadi di Darfur

Darfur, dalam bahasa Arab berarti ‘Tanah orang Fur’ terletak di sebelah barat Republik Sudan. Orang-orang Fur adalah orang-orang muslim non-Arab. Mata pencaharian penduduknya adalah penggembala ternak yang sebagian besar adalah orang etnis Arab, dan petani yang didominasi oleh penduduk asli Afrika. Secara geografis, letaknya terisolasi dengan ibu kota, Khartoum. Hal ini menyebabkan Darfur menjadi daerah yang terbelakang di Sudan.

Darfur adalah sebuah daerah terprncil dalam negara Sudan, karena secara geogafi wilayah ini terpisah dari Ibukota Khartoum. Sebelum merdeka dari jajahan Inggris, sistem pemerintahan Sudan adalah sistem pemerintahan lokal yang melibatkan pemimpin-pemimpin suku dalam pemerintahan lokal. Hal ini menyebabkan wilayah Darfur terabaikan dan semakin terpuruk dalam kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Keterpurukan ini terus berlanjut hingga Sudan merdeka pada tahun 1956.

Warisan pemerintahan kolonial masih sangat melekat dan mengakar di pemerintahan Sudan seperti Praktek diskriminasi, baik berdasarkan etnis maupun agama. Pemerintahan sangat didominasi oleh kaum Arab yang merupakan kaum minoritas di negara Sudan, kaum pribumi atau kaum afrika kurang mendapatkan tempat dipolitik dan pemerintahan Sudan. Selain itu juga pengaruh kolonial masih sangat kuat pada sistem ekonomi Sudan, dimana pembangunan ekonomi hanya berpusat di sebelah utara Khartoum. Wilayah Selatan dan Barat yang banyak memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, emas, besi, perak, kronium, marmer, granit, tembaga, uranium, seng, nikel dan juga timah serta hasil-hasil pertanian seperti kapas, padi, dan rempah-rempah tidak mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang mereka miliki sehingga menyebabkan perekonomian wilayah Selatan dan Barat sangat memprihatinkan.

Marginalisasi ekonomi dan politik antara pemerintahan pusat dengan daerah serta perebutan wilayah pertanian, mendorong lahirnya pemberontak yang di kenal dengan Darfur Leberation Front yang merupakan cikal bakal pemberontak di wilayah Darfur pada tahun 1980-an. Konflik Darfur berawal pada tanggal 26 Februari 2003 ketika Darfur Liberation Front (DLF) menyatakan telah melakukan penyerangan terhadap markas pemerintah di kota Golo, Jebel Marra. Mereka menyerang pos-pos polisi dan konvoi-konvoi militer milik pemerintah di pegunungan Marrah. Akhirnya pada 25 Maret 2003, markas militer milik pemerintah di kota Tine yang terletak di perbatasan Chad berhasil direbut. DLF ini kemudian mengubah namanya menjadi Sudan Liberation Movement (SLM) dan mengubah misinya yang semula menuntut pemisahan wilayah Darfur dari Sudan menjadi pembentukan negara persatuan demokratis Sudan yang berdasar persamaaan, pembagian kekuasaan, pemerataan pembangunan, pluralisme budaya dan politik, serta kesejahteraan moral dan material bagi seluruh rakyat Sudan. Kelompok ini kemudian menjadi kelompok pemberontak di Darfur.

Pada Juli 2003, Sudan Liberation Movement / Army (SLM/A) dan Justice and Equality Movement (JEM) mengangkat senjata melawan pemerintah pusat. Kelompok ini terdiri dari petani agraris yang kebanyakan adalah orang muslim Afrika non Arab. Anggota SLM adalah orang-orang Fur, Masalit serta suku Wagi Zaghawa, sedangkan anggota JEM adalah orang-orang dari suku Kobe Zaghawa. Mereka menuntut penghentian kekejaman yang dilakukan oleh milisi Arab terhadap penduduk etnis Afrika serta marginalisasi politik dan ekonomi di Darfur. Setahun setelah itu, pemimpin kedua kelompok pemberontak itu bersama-sama dengan pemerintah Sudan serta wakil dari komunitas internasional berdiskusi di Geneva untuk mencari jalan mengatasi krisis kemanusiaan yang telah terjadi.

Untuk melawan pergerakan pemberontakan, pemerintah Sudan menambah pasukan tentara dan mendukung penduduk lokal untuk membentuk suatu kelompok yang dikenal sebagai “Janjaweed” atau ‘Iblis berkuda’. Anggotanya sebagian besar adalah orang-orang Arab di Afrika yang mayoritas adalah peternak. Pemerintah, yang mendukung Janjaweed menuduh penduduk Non-Arab melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti, pembunuhan massal, perampokan dan pemerkosaan di Darfur.

Penyerangan oleh Janjaweed yang sering mendapat bantuan langsung dari pemerintah Sudan, telah menyebabkan sepuluh ribu kematian di Darfur, dan lebih dari dua juta pengungsi yang mengungsi ke negara tetangga, Chad. Banyak anak-anak Darfur, meskipun tinggal di kamp – kamp pengungsi, mengalami kekurangan gizi dan kelaparan hingga mati. Pekerja sosial di Darfur menyangkal adanya akses bantuan di beberapa tempat di Darfur. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintah Sudan menolak semua kekuatan PBB memasuki Sudan.

Gencatan senjata diantara partai telah ditanda tangani di N’Djamena, Chad, pada 8 April 2004. Meskipun demikian, kekerasan tetap berlanjut walaupun misi militer Uni Afrika telah disebar untuk mengawasi implementasi dari gencatan senjata. SLM/A dan JEM bernegosiasi dengan pemerintah Sudan dibawah bantuan uni Afrika, menghasilkan protokol-protokol tambahan mengenai aspek kemanusiaan dan keamanan pada konflik 9 November 2004. Seperti perjanjian sebelumnya, perjanjian ini pun dilanggar oleh kedua belah pihak. Pembicaraan dilanjutkan lagi di Abuja pada 10 Juni 2005. Dalam pembicaraan lebih lanjut menghasilkan susunan keamanan, pembagian kekuatan dan kekayaan. Negosiasi ini dipersulit oleh terpecah belahnya kepemimpinan SLM/A.

Uni Afrika dengan dukungan dari Dewan Keamanan PBB, Amerika, dan komunitas internasional lainnya, memulai untuk menyebarkan pengawasan yang lebih luas dan pengamatan perang pada Oktober 2004. Dewan Keamanan PBB telah melewati tiga resolusi yaitu resolusi 1556, 1564, dan 1574. Ketiga resolusi ini bertujuan untuk memindahkan pemerintahan Sudan kepada Janjaweed, melindungi penduduk sipil, dan mengetahui kebutuhan perluasan penyebaran misi Uni Afrika di Darfur.

Usaha-usaha mediasi yang dilakukan oleh Uni Afrika membawa persetujuan damai antara pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak (SLA), yang ditandatangani pada 5 Mei 2006, yang dipimpin oleh Minni Arkou Minnawi di Abuja, Nigeria. Namun, PBB mengatakan bahwa sebenarnya kekerasan meningkat secara dramatis ketika perjanjian ini ditandatangani. Karena, perjanjian ini ditolak oleh JEM dan kaum pemberontak lainnya. Perjanjian tersebut berisi tentang pelucutan senjata pasukan Janjaweed dan membubarkan kaum pemberontak agar digabungkan kedalam pasukan militer. Perjanjian ini dibicarakan lebih lanjut pada Januari 2007 oleh Presiden Omar al-Bashir dengan kesepakatan untuk mengadakan gencatan senjata selama 60 hari.

Pada bulan Juni 2007, pemerintah Sudan setuju untuk bergabung dengan penjaga perdamaian Uni Afrika – PBB di Darfur. Anggota Uni Afrika menyatakan bahwa persetujuan tersebut merupakan langkah maju pemerintah, tetapi beberapa pengamat lain mengingatkan bahwa mungkin saja pemerintah mengingkarinya sama seperti beberapa perjanjian sebelumnya. Sudan diberitakan telah memaksa agar anggota-anggota penjaga perdamaian terbentuk dari tentara-tentara Afrika. Pada bulan Juli, Dewan Keamanan PBB mengesahkan pembentukan 26 ribu anggota penjaga perdamaian yang akan disebarkan di daerah Darfur. Misi PBB dan Uni Afrika di Darfur (UNAMID) dimulai pada awal tahun 2008, namun pada bulan Maret hanya 9 ribu anggota saja yang ditempatkan di Darfur.

 

Referensi:

Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Jakarta: Raja Grafindo, 1999.

Richard Martin, Encyclopedia Islam & The muslim World, USA: Macmillan Referrence, 2004.



[1] Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999, hal. 751.

[2] Richard Martin, Encyclopedia Islam & The muslim World, USA: Macmillan Referrence, 2004, hal 17-18

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar